-->
KUNJUNGAN
KERJA ATAU WISATA
Kunjungan kerja anggota Dewan Perwakilan Republik (DPR) ke
luar negeri sering terdistorsi menjadi kegiatan bersenang- senang. Siasat studi
banding kerap menjadi alibi para anggota dewan untuk membenarkan diri. Meskipun
dilain sisi, esensi dari studi banding tidak sesuai dengan mamfaat yang
diperoleh.
Kunjungan anggota DPR ke luar negeri seakan memperpanjang reputasi kontroversi anggota DPR. Kasus terakhir, perjalanan Badan Legislasi (Baleg) DPR ke Denmark dan Turki untuk menentukan logo palang merah mendapat kritikan tajam dari publik. Bukannya fokus dalam studi banding penentuan logo palang merah, namun dari lembar foto perjalanan legislator yang diambil warga Indonesia yang sedang berada di sana membuktikan bahwa anggota Baleg DPR tampak bersantai ria di jembatan raksasa yang menghubungkan dua buah pulau di Denmark. Sangat kontras sekali, mengaku mau mencari masukan soal lambang Palang Merah, tetapi yang dipelajari sebuah jembatan unik.
Potret Negatif
Kontroversi gaya glamor anggota DPR kerap mewarnai kunjungan anggota DPR ke Luar negeri selama ini. Agenda kunjungan inipun menjadi barang legal untuk menghambur- hamburkan uang rakyat. Forum Independen untuk Transparansi Anggaran (Fitra) membeberkan alokasi anggaran untuk kunjungan anggota DPR ke luar negeri mengalami kenaikan pada tahun 2012, yakni mencapai Rp 140 miliar, sedangkan pada alokasi anggaran tahun 2011 hanya sebesar Rp 137 miliar.
Efektivitas kunjungan anggota DPR ke Luar negeri kerap menimbulkan tanda tanya. Ekses- ekses negatif terhadap seputar kunjungan anggota DPR ke luar negeri ini cenderung digunakan sebagai momen bersantai ria (refreshing travel) daripada fokus ke esensi kinerja. Program studi banding kerap sekali didominasi dengan kegiatan wisata yang seyogianya bertentangan dengan tujuan utama dari kunjungan tersebut.
Moratorium
Kontradiksi kualitas kinerja anggota DPR dengan kebutuhan publik menambah daftar panjang prestasi buruk. Dari akumulasi kunjungan DPR ke luar negeri selama ini, mulai dari kunjungan Pansus UU Desa ke Brasil, kunjungan ke China dan Venezuela untuk pembahasan UU Desa, kunjungan Panja RUU Penyiaran ke Amerika Serikat dan Inggris, kunjungan Komisi I DPR ke Jerman serta yang terakhir kunjungan Baleg DPR ke Turki dan Denmark membuktikan kurang sinkronnya hubungan nyata kunjungan tersebut dengan kebutuhan publik selama ini. Malah kunjungan ini terasa kental hanya sebuah agenda wisata para dewan untuk menghambur- hamburkan uang rakyat.
Evaluasi dengan kebijakan penghentian sementara (moratorium) kunjungan anggota DPR ke luar negeri menjadi solusi untuk menjinakkan gaya glamor yang kerap menjadi kritikan publik kepada anggota DPR. Kebijakan moratorium kunjungan anggota DPR ke luar negeri akan memberikan penegasan terhadap sikap anggota DPR untuk mengagendakan peningkatan kualitas kinerja yang berorientasi juga pada peningkatan pelayanan publik.
Kedua, Kebijakan moratorium ini dapat mengurangi pemborosan anggaran. Pelaksanaan kunjungan kerja anggota dewan selama ini kerap menghabiskan biaya miliaran rupiah, sehingga dengan kebijakan ini biaya kunjungan kerja anggota dewan dapat dialihkan untuk program- program kesejahteraan rakyat.
Ketiga, pelaksanaan kebijakan moratorium ini akan memfokuskan dan memacu kinerja anggota terhadap kebutuhan dan permasalahan dalam negeri yang begitu kompleksnya.
Keempat, kebijakan moratorium ini didasarkan pada keprihatinan terhadap kondisi tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Kontradiksi kehidupan glamor anggota dewan dengan kondisi masyarakat yang masih miskin akan sangat melukai keadilan di masyarakat, padahal kemewahan anggota dewan didapat dari uang rakyat.
Kunjungan anggota DPR ke luar negeri seakan memperpanjang reputasi kontroversi anggota DPR. Kasus terakhir, perjalanan Badan Legislasi (Baleg) DPR ke Denmark dan Turki untuk menentukan logo palang merah mendapat kritikan tajam dari publik. Bukannya fokus dalam studi banding penentuan logo palang merah, namun dari lembar foto perjalanan legislator yang diambil warga Indonesia yang sedang berada di sana membuktikan bahwa anggota Baleg DPR tampak bersantai ria di jembatan raksasa yang menghubungkan dua buah pulau di Denmark. Sangat kontras sekali, mengaku mau mencari masukan soal lambang Palang Merah, tetapi yang dipelajari sebuah jembatan unik.
Potret Negatif
Kontroversi gaya glamor anggota DPR kerap mewarnai kunjungan anggota DPR ke Luar negeri selama ini. Agenda kunjungan inipun menjadi barang legal untuk menghambur- hamburkan uang rakyat. Forum Independen untuk Transparansi Anggaran (Fitra) membeberkan alokasi anggaran untuk kunjungan anggota DPR ke luar negeri mengalami kenaikan pada tahun 2012, yakni mencapai Rp 140 miliar, sedangkan pada alokasi anggaran tahun 2011 hanya sebesar Rp 137 miliar.
Efektivitas kunjungan anggota DPR ke Luar negeri kerap menimbulkan tanda tanya. Ekses- ekses negatif terhadap seputar kunjungan anggota DPR ke luar negeri ini cenderung digunakan sebagai momen bersantai ria (refreshing travel) daripada fokus ke esensi kinerja. Program studi banding kerap sekali didominasi dengan kegiatan wisata yang seyogianya bertentangan dengan tujuan utama dari kunjungan tersebut.
Moratorium
Kontradiksi kualitas kinerja anggota DPR dengan kebutuhan publik menambah daftar panjang prestasi buruk. Dari akumulasi kunjungan DPR ke luar negeri selama ini, mulai dari kunjungan Pansus UU Desa ke Brasil, kunjungan ke China dan Venezuela untuk pembahasan UU Desa, kunjungan Panja RUU Penyiaran ke Amerika Serikat dan Inggris, kunjungan Komisi I DPR ke Jerman serta yang terakhir kunjungan Baleg DPR ke Turki dan Denmark membuktikan kurang sinkronnya hubungan nyata kunjungan tersebut dengan kebutuhan publik selama ini. Malah kunjungan ini terasa kental hanya sebuah agenda wisata para dewan untuk menghambur- hamburkan uang rakyat.
Evaluasi dengan kebijakan penghentian sementara (moratorium) kunjungan anggota DPR ke luar negeri menjadi solusi untuk menjinakkan gaya glamor yang kerap menjadi kritikan publik kepada anggota DPR. Kebijakan moratorium kunjungan anggota DPR ke luar negeri akan memberikan penegasan terhadap sikap anggota DPR untuk mengagendakan peningkatan kualitas kinerja yang berorientasi juga pada peningkatan pelayanan publik.
Kedua, Kebijakan moratorium ini dapat mengurangi pemborosan anggaran. Pelaksanaan kunjungan kerja anggota dewan selama ini kerap menghabiskan biaya miliaran rupiah, sehingga dengan kebijakan ini biaya kunjungan kerja anggota dewan dapat dialihkan untuk program- program kesejahteraan rakyat.
Ketiga, pelaksanaan kebijakan moratorium ini akan memfokuskan dan memacu kinerja anggota terhadap kebutuhan dan permasalahan dalam negeri yang begitu kompleksnya.
Keempat, kebijakan moratorium ini didasarkan pada keprihatinan terhadap kondisi tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Kontradiksi kehidupan glamor anggota dewan dengan kondisi masyarakat yang masih miskin akan sangat melukai keadilan di masyarakat, padahal kemewahan anggota dewan didapat dari uang rakyat.
Kesimpulan yang dapat diambil yaitu bahwasanya kebijakan
penghentian sementara (moratorium) kunjungan anggota DPR ke luar negeri secara
substansi harus disikapi dengan positif. Sehingga pelaksanaan moratorium kunjungan
ini merupakan kebijakan strategis yang harus didukung secara substansial untuk
mengembalikan orientasi kinerja anggota DPR dalam melayani kebutuhan rakyat
untuk mencapai kesejahteraan rakyat.
Sumber :
Nama : Disty Median Vanida
NPM : 22210099
Kelas : 3EB10
0 komentar:
Posting Komentar