KEBIJAKAN MOBIL
MURAH BISA JADI BUMERANG (BI-01-SS-12)
Jakarta dipenuhi dengan kendaraan, sehingga menyebabkan kemacetan besar dan
stres bagi warga kota. Dengan jumlah
kendaraan terbesar di Asia Tenggara yang mencapai hampir 51 juta mobil,
kemacetan lalu lintas meningkat di Indonesia. Pada tahun 2011, sekitar 880.000
mobil baru meluncur di jalanan. Namun demikian meskipun mereka mengeluh tentang
kemacetan, keterlambatan dan polusi, semakin banyak orang kota yang memilih
untuk menggunakan kendaraan pribadi daripada kendaraan umum, sehingga
menyumbang pada membanjirnya kendaraan. Menurut data dari Asosiasi Industri
Otomotif (Gaikindo), negara ini memiliki jumlah terbesar mobil (50,9 juta) di
Asia Tenggara. Menyusul di belakangnya Thailand, Vietnam, dan Filipina. Pada
tahun 2011 saja, 880.000 mobil baru terjual dan angka itu bisa menjadi 1 juta
pada tahun 2014, demikian kata asosiasi itu.Pada masa lalu, mobil dikaitkan
dengan kekayaan, tetapi sekarang banyak orang melihatnya sebagai kebutuhan.
Profesional muda, khususnya, merasakan sistem transportasi umum mengecewakan
dan lebih senang menikmati mobilitas yang tersedia dengan memiliki kendaraan
sendiri.
Rencana pemerintah
memberikan insentif untuk mobil murah ramah lingkungan (low cost green car)
bisa menjadi senjata makan tuan. Menurut Komite Penghapusan Bensin Bertimbel
(KPBB) kebijakan tersebut tidak tepat sasaran dan malah menimbulkan kemacetan.
Ketua KPBB, Ahmad Syarifuddin mengatakan orang yang dengan tingkat ekonomi yang
sudah baik, dan sudah memiliki kendaraan yang cukup, karena memiliki uang lebih
membeli lagi kendaraan low-cost green car (mobil murah ramah lingkungan) hanya
dengan pertimbangan harga yang lebih murah, yang justru hanya menyebabkan
Jakarta semakin macet saja. Padahal mobil murah yang diluncurkan pemerintah
tersebut, dalam hal ini adalah Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional) pada beberapa waktu lalu adalah dikhususkan untuk warga miskin dan
untuk angkutan pedesaan, tetapi kita kaget ketika Menteri Perindustrian
menggulirkan ini tanpa ada posisi pada angkutan pedesaan yang akhirnya diambil
menjadi kendaraan pribadi. Untuk itu, ketika kebijakan mobil murah justru tidak
bisa sepenuhnya berhasil dan malah cenderung menjadi bumerang bagi Jakarta,
maka Pemerintah bersama industri otomotif disarankan melakukan alternatif lain
yakni dengan memberikan rating terhadap mobil yang ramah lingkungan.
Dari kasus seperti itu Pemerintah
Indonesia didesak untuk segera melakukan perubahan atas sistem transportasi
yang ada sehingga menjadi lebih ramah lingkungan dan tidak semakin membahayakan
kualitas udara khususnya di ibukota. Salah satu cara yang paling sederhana
adalah dengan memberikan rating kepada kendaraan yang diukur dari tingkat emisi
yang dikeluarkannya. Dalam konteks ini misalnya, meningkatkan kualitas udara
dari sumber bergerak, pemerintah dapat memetakan dari lima aspek yang salah
satunya adalah bahan bakar, teknologi kendaraan, manajemen transportasi, emisi
standar dan penegakkan hukum.
Selain itu dapat kita
simpulkan beberapa solusi untuk mengatasi kemacetan tersebut:
1. Perbaiki,
pernyaman dan perbanyak kendaraan umum.
2. Batasi penjualan mobil, dengan resiko yang ada.
3. Perlebar trotoar, kalau perlu trotoarnya pake atep, biar manusia tergerak untuk jalan kaki untuk jarak yang dekat.
4. Kenakan biaya parkir yang tinggi untuk pengendara mobil.
5. Pertegas aturan lalu lintas.
6. Perketat pembuatan SIM, asal jangan tiap orang yang mampu bayar bisa bikin SIM.
7.Agar pengguna mobil efektif maka satu mobil untuk banyak orang bukan satu orang satu mobil.
2. Batasi penjualan mobil, dengan resiko yang ada.
3. Perlebar trotoar, kalau perlu trotoarnya pake atep, biar manusia tergerak untuk jalan kaki untuk jarak yang dekat.
4. Kenakan biaya parkir yang tinggi untuk pengendara mobil.
5. Pertegas aturan lalu lintas.
6. Perketat pembuatan SIM, asal jangan tiap orang yang mampu bayar bisa bikin SIM.
7.Agar pengguna mobil efektif maka satu mobil untuk banyak orang bukan satu orang satu mobil.
NPM : 22210099
Kelas : 3EB10
